06 July 2025 – tim pengawas penulisan ulang sejarah menjadi inisiatif penting DPR RI dalam merespons proyek penulisan ulang sejarah nasional. Dukungan dari sejumlah komisi di parlemen ditujukan untuk memastikan proses ini berlangsung objektif, akurat, dan bebas dari bias yang bisa memicu kontroversi publik.
DPR Bentuk Tim Pengawas Penulisan Ulang Sejarah Nasional
DPR RI mengambil peran aktif dalam mengawasi proses penulisan ulang sejarah yang dikembangkan oleh instansi pemerintah terkait. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa pembentukan tim pengawas ini merupakan buah dari konsultasi intensif dengan Ketua DPR dan pimpinan lainnya. Menurutnya, ranah supervisi DPR bakal berjalan dalam bingkai legal dan edukatif, tidak untuk mencampuri proses eksekutif. Pembentukan tim pengawas penulisan ulang sejarah menjadi upaya legislatif dalam menjaga transparansi.
Komposisi Tim Pengawas Melibatkan Dua Komisi Kunci
Menurut penjelasan Dasco, tim pengawas akan diisi oleh anggota dari dua komisi DPR yang memiliki relevansi langsung:
-
Komisi III (bidang hukum, HAM, dan keamanan)
-
Komisi X (bidang pendidikan dan kebudayaan)
Kehadiran dua komisi ini dirancang agar pengawasan mencakup aspek legal dan substansi materi sejarah. Dasco menegaskan bahwa tim tersebut akan bersikap profesional dan bekerja sistematis. DPR menyatakan bahwa tim pengawas penulisan ulang sejarah akan bekerja lintas bidang.
Tujuan Pengawasan: Meredam Polemik dan Menjaga Akurasi
Dasco menyatakan harapannya agar pembentukan tim pengawas mampu meredam berbagai kontroversi yang selama ini muncul dalam wacana penulisan ulang sejarah. Sasarannya adalah menjaga obyektivitas narasi sejarah, agar tidak hanya menonjolkan aspek tertentu atau menghilangkan jejak sejarah penting. Dengan kerja sistematis dan transparan, tim pengawas penulisan ulang sejarah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara fakta historis dan kepentingan edukatif nasional.
Fokus Supervisi pada Kontroversi dan Distorsi Narasi
Tim ini akan menyoroti area-area yang menjadi sumber perdebatan publik. Menurut Dasco, ini termasuk bagian sejarah yang umumnya dianggap kontroversial atau rawan menimbulkan distorsi narasi. Profesionalisme tim diharapkan memastikan semua fakta sejarah mendapat penanganan adil dan komprehensif.
Proses Terbentuknya Keputusan: Pendekatan Kolaboratif DPR
Pendirian tim pengawas ini didasari oleh pendekatan kolaboratif yang melibatkan Ketua DPR, Puan Maharani, bersama pimpinan DPR lainnya. Dasco menyebutkan bahwa pembentukan ini bukan keputusan sepihak, melainkan hasil diskusi mendalam antara pimpinan lembaga legislatif.
Peran Fadli Zon dan Konteks Uji Publik Penulisan Sejarah
Anggota DPR RI, Fadli Zon, sebelumnya menyampaikan bahwa penulisan ulang sejarah sebaiknya disusun secara terbuka dan melalui uji publik. Menurutnya, narasi sejarah idealnya memuat pencapaian bangsa secara utuh, tanpa menghilangkan sisi kritis yang mencerminkan proses sejarah itu sendiri. Pernyataan tersebut menjadi pemicu lahirnya inisiatif pengawasan oleh DPR terhadap proyek ini.
Tanggung Jawab DPR dalam Fungsi Legislasi dan Pengawasan
Pembentukan tim supervisi penulisan ulang sejarah mempertegas peran DPR sebagai lembaga legislatif yang juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Dengan keterlibatan ini, DPR berharap dapat menjembatani dualitas antara semangat nasionalisme dan akurasi akademis.
Dampak Potensial terhadap Publik dan Media Edukasi
Langkah DPR ini berpotensi memperkuat kepercayaan publik terhadap proses revisi sejarah, yang sering kali rawan kritik karena dugaan bias atau simplifikasi. Bagi dunia pendidikan dan media, pengawasan dari parlemen bisa menjadi jaminan bahwa materi historis yang diperbarui memiliki standar verifikasi tinggi, relevan secara akademis, dan open-minded terhadap berbagai perspektif.
Tantangan dan Peluang ke Depan
Namun, pengawasan DPR mengundang pertanyaan: seberapa jauh akses yang diberikan kepada tim terhadap data primer, narasumber sejarah, dan dokumen arsip? Ketersediaan mekanisme audit atau peninjauan ulang dari pihak ketiga menjadi penting untuk menjaga kredibilitas. Jika dilaksanakan terbuka dan transparan, inisiatif ini bisa menjadi contoh praktik terbaik revisi sejarah di negara-negara serupa.
Proses Terbentuknya Keputusan: Pendekatan Kolaboratif DPR
Pendirian tim pengawas ini didasari oleh pendekatan kolaboratif yang melibatkan Ketua DPR, Puan Maharani, bersama pimpinan DPR lainnya. Dasco menyebutkan bahwa pembentukan ini bukan keputusan sepihak, melainkan hasil diskusi mendalam antara pimpinan lembaga legislatif.
Dalam pernyataan resminya, DPR RI menegaskan pentingnya pengawasan lintas komisi terhadap proyek sejarah nasional.
Kesimpulan: Pengawasan DPR Perkuat Objektivitas Penulisan Sejarah
Pembentukan tim pengawas penulisan ulang sejarah oleh DPR RI, yang melibatkan Komisi III (Hukum) dan Komisi X (Pendidikan & Kebudayaan), merupakan respons strategis terhadap polemik publik. Dengan memadukan perspektif legal dan edukatif, DPR berharap proses revisi sejarah berjalan objektif dan bertanggung jawab.
Jika dilaksanakan dengan profesionalisme, ini bisa menjadi tonggak penting dalam penyusunan narasi sejarah yang kredibel, inklusif, dan edukatif bagi generasi mendatang. Selain itu, keterlibatan pengawasan legislatif memberi jaminan bahwa narasi sejarah bangsa tidak akan dimonopoli oleh kepentingan politik sesaat, melainkan tetap berpijak pada kebenaran dan integritas ilmiah.