31 July 2025 – Sejumlah bank di Indonesia memberikan tanggapan terkait pemblokiran rekening nganggur (dormant) oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, atau BNI, mendukung langkah ini sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan rekening bank yang dapat digunakan untuk aktivitas ilegal.
Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menegaskan komitmennya untuk mematuhi semua regulasi yang ditetapkan oleh regulator, termasuk PPATK. Ia menjelaskan bahwa nasabah tidak perlu khawatir, karena kebijakan ini tidak akan berpengaruh pada dana dan data nasabah yang tersimpan. Nasabah dengan rekening yang diblokir hanya dapat mengajukan pembukaan kembali dengan persetujuan dari PPATK. Prosedur ini dapat dilakukan melalui cabang BNI atau kantor pusat.
BNI menyarankan nasabah agar rutin bertransaksi untuk mencegah rekening menjadi dormant. Aktivitas sederhana seperti penyetoran atau transfer dapat membantu menjaga keaktifan rekening. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran nasabah mengenai pentingnya menjaga keaktifan rekening dan mendukung sistem keuangan yang sehat di Indonesia.
PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga menunjukkan dukungan terhadap pemblokiran oleh PPATK. Presiden Direktur BCA, Hendra Lembong, menambahkan bahwa kebijakan ini memberikan kesempatan untuk mengingatkan nasabah agar tidak membiarkan rekening mereka tidak aktif. Meskipun Hendra enggan menyebutkan jumlah rekening yang terblokir, ia mengonfirmasi bahwa jumlah tersebut berubah setiap hari, mengikuti proses dengan PPATK.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menjamin bahwa dana nasabah yang terblokir akan tetap aman dan dapat digunakan kembali setelah proses verifikasi selesai. Pemblokiran ini didasarkan pada UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang bertujuan untuk menjaga integritas dan keamanan sistem keuangan Indonesia. Dengan adanya langkah ini, diharapkan dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan yang berpotensi merugikan masyarakat dan perekonomian negara.
