04 Juli 2025 – Negosiasi EUDR 2025 antara Indonesia dan Uni Eropa menjadi sorotan utama dalam hubungan dagang bilateral. Regulasi Anti-Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR) yang akan diberlakukan pada 2025 menuntut komoditas ekspor bebas dari deforestasi. Indonesia, sebagai salah satu eksportir kelapa sawit dan kopi terbesar, tengah menunggu respons tertulis dari Uni Eropa setelah dialog intensif di Brussel pada 4 Juni 2025. Keputusan ini dinilai akan berdampak besar bagi petani kecil dan pelaku usaha di dalam negeri.
Latar Belakang Negosiasi EUDR 2025
Dialog bilateral di Brussel menjadi momen penting bagi Indonesia untuk menyampaikan kekhawatiran terhadap implementasi EUDR. Pertemuan tersebut melibatkan pejabat tinggi, termasuk Duta Besar Umar Hadi, Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan Komisi Eropa. Indonesia menyoroti potensi dampak regulasi terhadap petani kecil dan mempertanyakan aspek legalitas serta kesesuaian dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Isu Krusial dalam Pembicaraan
Indonesia menekankan beberapa poin penting selama negosiasi. Pertama, soal metodologi klasifikasi risiko deforestasi yang dianggap kurang transparan. Kedua, pengakuan terhadap sistem sertifikasi nasional seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang telah diterapkan untuk mendukung keberlanjutan. Ketiga, beban administratif yang dihadapi petani kecil, terutama terkait kewajiban pelacakan digital dan data geolokasi. Pemerintah berharap Uni Eropa memberikan solusi yang inklusif agar petani kecil tidak terpinggirkan.
Dampak bagi Eksportir Indonesia
EUDR menargetkan tujuh komoditas utama, termasuk kelapa sawit, kopi, kakao, dan karet, yang merupakan andalan ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Regulasi ini mewajibkan eksportir membuktikan bahwa produk mereka tidak berasal dari lahan yang dideforestasi setelah 31 Desember 2020. Bagi Indonesia, pasar Uni Eropa menyumbang sekitar 10% dari total ekspor kelapa sawit nasional, dengan nilai mencapai miliaran dolar setiap tahunnya.
Tantangan bagi Petani Kecil
Petani kecil, yang mengelola sekitar 40% lahan perkebunan sawit di Indonesia, menjadi kelompok yang paling rentan terhadap EUDR. Banyak dari mereka tidak memiliki akses ke teknologi pelacakan atau sertifikasi yang diperlukan. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa produk mereka akan tersingkir dari pasar Uni Eropa.
Upaya Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah proaktif untuk menghadapi EUDR. Salah satunya adalah pengembangan platform digital National Dashboard untuk memperkuat ketertelusuran rantai pasok. Selain itu, revisi ISPO sedang dilakukan untuk menyesuaikan standar keberlanjutan dengan persyaratan EUDR. “Kami terus berupaya memastikan petani kecil mendapat dukungan, baik dari sisi teknologi maupun legalitas lahan,” ujar Dida Gardera, Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Kolaborasi dengan Malaysia
Indonesia juga memperkuat kerja sama dengan Malaysia melalui Ad Hoc Joint Task Force on EUDR, yang dibentuk pada 2023. Gugus tugas ini bertujuan mencari solusi bersama terkait implementasi regulasi, termasuk berbagi praktik terbaik dalam sertifikasi dan ketertelusuran. Kedua negara sepakat bahwa EUDR harus mempertimbangkan kondisi lokal dan tidak boleh bersifat diskriminatif.
Potensi Dampak Ekonomi dan Lingkungan
EUDR membawa tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Jika tidak dipatuhi, Indonesia berisiko kehilangan akses ke pasar Uni Eropa, yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi hingga Rp50 triliun per tahun. Namun, kepatuhan terhadap regulasi ini dapat meningkatkan citra produk Indonesia sebagai komoditas ramah lingkungan, memperkuat daya saing di pasar global.
Risiko Ekonomi bagi Eksportir
Menurut Muhammad Fauzan Ridha, Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, ketidakpatuhan terhadap EUDR dapat membuat Uni Eropa beralih ke pemasok lain, seperti Malaysia, yang dianggap lebih siap. Hal ini akan berdampak pada pendapatan petani dan pelaku usaha di sektor kelapa sawit dan kopi.
Peluang untuk Keberlanjutan
Di sisi lain, EUDR mendorong Indonesia untuk mempercepat transformasi menuju praktik pertanian berkelanjutan. Dengan dukungan teknologi dan sertifikasi, Indonesia dapat memanfaatkan regulasi ini untuk memperbaiki tata kelola komoditas. “EUDR adalah peluang untuk menunjukkan komitmen kita terhadap lingkungan,” kata Eddy Martono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Penundaan Implementasi EUDR
Komisi Uni Eropa mengusulkan penundaan implementasi EUDR hingga Desember 2025 untuk perusahaan besar dan Juni 2026 untuk usaha kecil. Penundaan ini memberikan waktu tambahan bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri, tetapi juga memicu kekhawatiran bahwa momentum reformasi tata kelola bisa melemah. Beberapa organisasi masyarakat sipil, seperti Satya Bumi, menilai penundaan ini dapat mengurangi tekanan untuk memperbaiki praktik deforestasi.
Kesimpulan: Menanti Langkah Strategis
Negosiasi EUDR 2025 menjadi ujian bagi hubungan dagang Indonesia-Uni Eropa. Respons tertulis dari Uni Eropa yang dijanjikan usai dialog 4 Juni akan menentukan arah kebijakan ekspor Indonesia ke depan. Pemerintah, pelaku usaha, dan petani kecil perlu bersinergi untuk memenuhi standar EUDR tanpa mengorbankan kepentingan ekonomi nasional. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, Indonesia dapat menjadikan regulasi ini sebagai katalis untuk memperkuat posisinya di pasar global.
Harapan ke Depan
Indonesia berharap Uni Eropa mempertimbangkan kekhasan kondisi lokal, terutama bagi petani kecil, dalam implementasi EUDR. Dukungan nyata, seperti pelatihan dan pendanaan, akan sangat membantu petani memenuhi persyaratan ketertelusuran. Sementara itu, pemerintah terus mendorong dialog bilateral untuk memastikan regulasi ini tidak hanya menguntungkan lingkungan, tetapi juga adil bagi semua pihak.
Langkah Kolaboratif
Keberhasilan menghadapi EUDR bergantung pada kerja sama lintas sektor. Pemerintah, asosiasi petani, dan pelaku industri harus bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas petani kecil, memperkuat sistem sertifikasi, dan memanfaatkan teknologi digital. Dengan langkah strategis, Indonesia dapat menjadikan EUDR sebagai peluang untuk memperbaiki tata kelola komoditas dan meningkatkan daya saing global.